37 Jam Wajib Ngantor, Perangkat Desa Terus Jadi Sorotan

0
660
Ilustrasi

 

Kerinci– Saat ini, Perangkat Desa terus mendapatkan sorotan dari masyarakat tidak terkecuali awak media. Hal ini dikarenakan terdapat perangkat Desa yang masih berstatus sebagai tenaga honorer, penyelenggara Pemilu dan pekerjaan lainnya yang dirasa tidak memungkinkan bagi Perangkat Desa bisa berada di kantor selama 37 Jam dalam seminggu.

Dalam aturannya, perangkat desa harus berkantor selama 37 jam dalam seminggu yaitu dari hari Senin sampai Jum’at. Hal ini dijelaskan oleh Aswardi yang merupakan Ketua PPDI Kerinci saat dirinya dihubungi oleh awak media.

“37 jam itu dari Senin sampai Jumat.
Ngantor itu kewajiban bagi perangkat desa, diatur mulai dari UU nomor 6 tahun 2014, peraturan pemerintah, permendagri, perda hingga perbup”. Jelasnya.

Baca Juga  Kadernya Ditahan Terkait Kasus Bencal, Ini Kata Ketua DPD PAN Kerinci

Selanjutnya salah satu masyarakat Kerinci mengungkapkan agar perangkat desa bisa bekerja efektif dan sesuai dengan aturan, karena menjadi perangkat desa adalah kemauan perangkat itu sendiri. Dengan demikian mereka sudah siap dengan konsekuensinya.

“Logikanya, tidak mungkin perangkat desa bisa berkantor selama 37 jam jika masih punya pekerjaan lain yang menuntut hadir di hari kerja yang sama. Untuk apa mereka digaji negara jika tidak bekerja efektif. Mengenai sistem gaji dan nominalnya itu konsekuensi, toh mereka sudah tahu hal itu”. Ungkap salah satu masyarakat yang enggan namanya disebut. Red.

Selanjut Hasan Basri yang merupakan advokat meminta agar masyarakat turut lakukan kontrol, yaitu laporkan apabila jam kerja aparatur desa tidak sesuai.

Baca Juga  Adi Rozal Terima Tanda Penghargaan Lencana Melati tertinggi dari ketua Kwartir Nasional gerakan pramuka

“kita sebagai masyarakat lakukan sosial control laporkan bila terjadi pelanggaran kades dan stafnya, bila jam kerja dan pelayanan masyarakat tidak sesuai dengan 37,5 jam perminggu”.

Terpisah, sebelumnya dilangsungir dari TribunJambi.com Bupati Kerinci ditanya jika ada perangkat desa yang menjadi petugas atau penyelenggara Pilkada. Adirozal mengatakan, dirinya tidak melarang.

“Namun apabila perangkat desa mempunyai kerja lain, apakah mereka bisa berkantor selama 6 jam sehari. Nanti akan kita lakukan pengecekan dan penertiban,” pungkasnya. (Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here