Gerakan Reformasi 1998 & Perjuangan Menjadikan Putra Daerah Sebagai Bupati Kerinci

0
480

Pada edisi lalu, telah diceritakan oleh sesepuh perantau Kerinci H. Syafrudin Semat, tentang sejarah berdirinya perkumpulan para perantau Kerinci di luar daerah yang menjadi cika bakal HKKN saat ini. Pada edisi kali ini sebuah perjuangan reformasi guna menjadikan putra daerah sebagai bupati Kerinci di ceritakan oleh tokoh senior Kerinci . Berikut penuturan nya.

JABATAN BUPATI PERIODE 1993-1998

H. Syahrudin Semat ditugaskan ke Kerinci tahun 1998 ,beberapa bulan setelah Bapak Hasmi Mukhtar menjadi Bupati, beliau mengikuti rapat yang dihadiri oleh para pejabat Pemda Kerinci bertempat di Kantor Bupati. Pada pertemuan itu, Syahrudin diberi waktu untuk memberikan pandangan guna kemajuan Kerinci.

H. Syahrudin Semat bersama pejabat kerinci dan sesepuh Kerinci diantaranya ketua HKK JS Fauzi Siin

Seketika itu dirinya  ingat apa yang pernah disampaikan oleh Pak Ali Murtopo pada tahun 1974 di gedung nasional Sungaipenuh. Kalau Kerinci ingin cepat maju, salah satu syaratnya adalah partisipasi masyarakat. Singkatnya, pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga tanggungjawab masyarakat secara keseluruhan, termasuk warga Kerinci yang berada dan bekerja di manapun. Sesuai tugasnya waktu itu (Bappenas), Syahrudin menekankan pula bahwa berhasilnya pembangunan tidak terlepas dari proses yang dilakukan, mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Makin baik prosesnya, insyaallah makin baik pula hasilnya, paparnya.

Pada tahun 1990, pertengahan masa jabatan Bupati Hasmi Mukhtar, muncul wacana dalam masyarakat Kerinci, siapa putra daerah yang akan meneruskan jabatan Bupati periode 1993-1998. Di Kerinci, di Jambi, di Padang, di Jakarta, di Bandung, dan di Yogyakarta suara untuk pengisian jabatan tersebut juga berkembang. Yang menjadi pertanyaan siapa figur yang pantas untuk dicalonkan dan dari profesi apa.

Seperti diketahui, akibat kegagalan pemerintah sipil orde lama, maka peran ABRI pada orde baru diperluas. ABRI bukan saja mengurus masalah keamanan Negara dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut mengatur kehidupan sosial politik (dwi-fungsi). Karena itu perwira ABRI aktif boleh menjadi Menteri, pejabat eselon 1, Gubernur dan Bupati. Berdasarkan konsep itu, sekelompok masyarakat yang peduli daerah, mulai menelusuri dan mencari siapa putra Kerinci yang cukup menonjol dalam karir dan jabatannya, terutama di kalangan ABRI.

Salah seorang diantaranya adalah Bapak Fauzi Siin yang saat itu adalah perwira Zeni Angkatan Darat yang bertugas di Bogor. Disamping itu, beliau juga Ketua Himpunan Keluarga Kerinci Jakarta.
Untuk mempromosikan Bapak Fauzi Siin menjadi bakal calon Bupati Kerinci, HKK Jakarta menyelenggarakan seminar dengan tema Potensi dan Pengembangan Daerah Kerinci.

Seminar dilangsungkan pada tanggal 25-26 Januari 1992 di Lembah Nyiur Cisarua Bogor. Ketua Panitia Pelaksana adalah Ir. H. Syafrudin Ahmad, MS dan Ketua Tim Perumus Syahrudin sendiri.

Seminar dihadiri oleh Para Penasehat HKK Jakarta Bapak H. Ramli Thaha, SH; Bapak Laksma Syofyan Huri, SH; dan Bapak Drs. H. Taher Ahmad; warga dan mahasiswa dari Bandung, Jogyakarta, dan Jakarta.

Seminar dibuka oleh Bupati, Bapak Hasmi Mukhtar, dengan pembicara tamu Deputi Bidang Regional Bappenas, Dr. Sayuti Hasibuan. Syahruddin  sendiri saat itu membahas masalah yang berkaitan dengan pengamanan TNKS yang saat itu sudah banyak digarap menjadi perladangan.

Seminar merekomendasikan agar Pemerintah Kerinci mulai mempersiapkan pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan (leading sector} pembangunan Kerinci di masa depan. Pertimbangannya, Kerinci memiliki kekayaan alam yang beragam dan indah serta budaya yang unik.

Sektor pertanian dan sektor industri tidak mungkin dikembangkan sebagai sekor andalan karena keterbatasan sumber daya alamnya. Salah satu buktinya adalah terjadinya perluasan kebun ke dalam wilayah TNKS. Untuk mengamankan TNKS dari kerusakan, direkomendasi pula agar penduduk yang sudah tinggal dan berladang di sana dipindahkan ke pemukiman transmigrasi di daerah propinsi Jambi.

Baca Juga  Mengenal Lebih Dekat Sosok Kasdam II/Sriwijaya, Brigjen TNI Muhammad Zamroni, Pernah Menjadi Ajudan RI-2

Pemindahan ini terwujud dalam pelaksanaan Repelita V.
Wacana penyiapan Bapak Fauzi Siin sebagai bakal calon Bupati periode 1993-1998 dengan cepat menyebar ke kalangan pejabat di Propinsi Jambi, terutama Bapak Abdurrahman Sayuti, Gubernur saat itu.

Entah karena merasa dilangkahi atau sebab lain, Bapak Abdurrahman Sayuti segera mencari calon lain sebagai penerus Bapak Hasmi Mukhtar dari kalangan ABRI yaitu Kol (Purn) Bambang Sukowinarno. Ketika Kol (Purn) Bambang betul-betul dipilih dan ditetapkan sebagai Bupati Kerinci periode 1993-1998.

Bapak Fauzi Siin yang sudah dipersiapkan masyarakat terpaksa gagal. Keputusan ini sempat diprotes oleh Forum Mahasiswa Kerinci Se-Indonesia yang dipimpin oleh Dinda Alven Stony.

GERAKAN REFORMASI TAHUN 1998

H. Syahrudin Semat saat acara halal bi halal HKK fhoto bersama tokoh Kerinci , diantaranya H. Fauzi Siin yang tengah diperjuangkan oleh masyarakat Kerinci sebagai Bupati Kerinci

Setelah 32 tahun .berkuasa, Orde Baru dibawah komando Presiden Suharto akhirnya tumbang juga. Kejatuhan Orde Baru terutama disebabkan sistem pemerintahan yang diterapkan bersifat otoriter dan sentralistik. Kebebasan berkumpul dan berpendapat yang menjadi roh demokrasi tidak diberi ruang yang memadai.

Ekonomi dikuasai oleh segelintir elit dan pengusaha. Penguasaan dan pemilikan sumber-sumber produkif seperti tanah, modal, dan teknologi sangat timpang. Hutang yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan rakyat lebih banyak memberi keuntungan kepada penguasa dan kroninya.

Akibat tekanan secara politis, hukum dan ekonomi yang semakin berat, maka pada tanggal 20 Mei 1998, terjadi gerakan rakyat yang menuntut perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan Negara, pemerintahan, dan pembangunan. Gerakan rakyat yang dimotori oleh mahasiswa berhasil mendorong berbagai perobahan mendasar seperti turunnya Presiden Suharto dan bubarnya orde baru, serta amandemen UUD 1945.

Dalam amandemen UUD 1945 perobahan yang terjadi antara lain pembatasan masa jabatan presiden, otonomi daerah/desentralisasi pemerintahan, dan perluasan hak demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gerakan perobahan di tingkat pusat menyebar cepat ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Daerah-daerah bergolak menuntut perobahan dari sistem otoriter ke sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Di Kerinci gerakan reformasi yang menuntut perobahan juga menguat. Karena bertepatan dengan pergantian Bupati/Kepala Daerah Tingkat II, agenda reformasi pertama-tama ditujukan pada perobahan nyata dalam proses pemilihan pimpinan daerah.

Dibawah pemerintahan Orba, Kepala Daerah dipilih dan ditetapkan oleh anggota DPRD sebagai penyalur dan perwujudan aspirasi dan suara rakyat. Tetapi dalam prakteknya pemilihan pimpinan daerah lebih banyak ditentukan oleh penguasa/petahana, baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Propinsi. Untuk merobah sistem yang a-demokratis tersebut, masyarakat menuntut hak dasarnya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Mayoritas rakyat Kerinci menginginkan agar Bupati Kerini dipilih dari putra terbaik Kerinci, bukan calon yang diimpor dari luar atau didrop dari atas.

Untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut, kaum adat Kerinci dan mahasiswa yang bermukim di wilayah Kabupaten Kerinci maupun yang berdomisili di wilayah Propinsi Jambi dan Sumatera Barat bergerak. Gerakan ini menuntut : (1) pemilihan Kepala Daerah (Bupati) agar dilakukan secara demokratis (bottom-up), tidak diatur dan ditunjuk oleh penguasa/petahana (top-down), (2) mulai periode 1999-2004, Bupati/Kepala Daerah agar mengutamakan putra daerah, dan (3) Gubernur agar mengembalikan dana sumbangan korban gempa tahun 1995 kepada masyarakat Kerinci.

PENCALONAN BUPATI PERIODE 1999-2004

Dengan akan berakhirnya masa jabatan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kerinci periode 1994-1999, pencalonan untuk masa jabatan 1999-2004 menjadi isu dan agenda utama gerakan rakyat. Ini adalah kesempatan yang tepat dan terbaik untuk mempromosikan putra daerah menjadi pimpinan sekaligus menunjukkan bahwa banyak putra daerah Kerinci yang mampu memimpin Kerinci.

Baca Juga  Letkol Arh. Alfian Amran, Dandim 0430/ Banyuasin Selalu Membaur Dengan Warga

Pada tanggal 25 Mei 1998, sekitar 100 orang mahasiswa Kerinci dari Jambi dan Padang, didukung masyarakat, mengadakan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Kerinci. Masyarakat Kerinci telah sepakat dan bulat kata bahwa mulai periode 1999-2004, Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kerinci haruslah putra daerah.

Mendengar perkembangan ini, Danrem Garuda Putih Jambi berkunjung ke Kerinci. Dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat Kerinci pada tanggal 31 Mei 1998, di gedung nasional Sungaipenuh, Danrem Garuda Putih Jambi memperkenalkan Letkol (Purn) Imam Santoso sebagai “calon tunggal” Bupati Kerinci periode 1999-2004. Rakyat Kerinci menolak calon yang diusulkan tersebut karena masyarakat Kerinci sudah sejak lama ingin mencalonkan Letkol (Purn) H. Fauzi Siin sebagai Bupati Kerinci.

Pada saat itu Pak Fauzi Siin, selain menjabat Kepada Dinas di Pemda Kabupaten Bogor, juga adalah Penasehat Himpunan Keluarga Kerinci Jakarta dan Sekitarnya (HKK-JS).

Dalam upaya memperluas dukungan masyarakat Kerinci di luar daerah, Bapak Nasrul Qadir dan Saudara Alven Stony datang ke Jakarta dan Bogor. Di Jakarta dan Bogor diadakan berbagai pertemuan yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat DKI Jakarta Raya dan Jawa Barat. Selain itu, mereka juga menemui Bapak Amin Rais dan Bapak Buyung Nasution. Dengan membawa surat dari kedua tokoh reformasi itu, Tim menemui dan berhasil meyakinkan Menteri Dalam Negeri, Bapak Syarwan Hamid, tentang pencalonan Pak Fauzi Siin.

Sehubungan dengan hal itu, pada tanggal 25 Juni 1998, Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci (LKAAK) mengadakan pertemuan di Gedung Nasional Sungaipenuh.

Pertemuan ini mendukung tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang menghendaki agar Bupati periode berikutnya adalah putra daerah terbaik. Tanggal 26 Juni 1998, hasil pertemuan disampaikan kepada pimpinan DPRD dan mendapat dukungan.

Untuk menindaklanjuti keputusan tersebut, LKAAK dan DPRD membentuk Tim Kerja Gerakan Reformasi Sakti Alam Kerinci dengan susunan organisasi sebagai berikut. Tim Penasehat terdiri atas Drs. Thaher Ahmad, H. Burhan Ilyas, Depati H. Miftah Yunus, H. Zakaria Angku Mudo, H. Darwis Alqaimi, H. Dasiba, Depati KH. Wali Ahmad. Untuk melaksanakan keputusan dibentuk Tim Pelaksana Gerakan Reformasi Sakti Alam Kerinci yang diketuai oleh Depati dr. Nasrul Qadir dan wakil ketua H. Sutan Kari BA, Drs. H. Daraqtuni Dahlan, dan H. Nasrul Madin.

Di Jakarta, gerakan untuk mencalonkan putra daerah sebagai Bupati Kerinci periode 1999-2004 terus bergulir. Rencana pertemuan dengan Bapak Bambang Soekowinarno beberapa kali tertunda tanpa alasan yang jelas.

Kesempatan bertemu akhirnya terwujud pada acara di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang diisi oleh Tim Kesenian Kerinci. Pengurus dan anggota HKK-JS membantu langsung semua persiapan dan pelaksanaan acara. Yang hadir, selain warga Kerinci dan masyarakat umum, ada pejabat pemerintah dan wakil kedutaan negara sahabat.

Pada kata penutup, Syahrudin sebagai tokoh Kerinci menyampaikan bahwa semua wakil Negara sahabat yang ia tanya menyatakan bahwa acara tersebut sangat mengesankan, mereka puas dan senang. Kesuksesan ini tentu berkat adanya kerjasama antara Pemda Kerinci dan HKK-JS.

Dalam satu pertemuan di Bogor antara Tim Pelaksana Gerakan Reformasi Kerinci dengan wakil HKK Sumbar, wakil HKK Jambi, wakil HKK-JS, dan wakil HKK Bandung/Jabar, pencalonan Letkol (Purn) Fauzi Siin semakin mengristal.

Tekad dan semangat Masyarakat Kerinci sudah kuat dan padu. Bak kata pepatah Kerinci “lah bulek aye dalon pambulouh, lah bulek kato dalon mufakat; Ka ile sarntak satang, ka mudeik sarntak dayung; kok nyuhok samo marayak, kok malumpak samo patah”.    Bersambung…………….

Editor : Lemy yose

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here