HKKN Desak Kejaksaan Tuntaskan Kasus Bukit Tengah

0
711
Ketua umum HKKN, Brigjen Pol Drs H. Syafril Nursal SH MH.

KERINCIINDEPENDENT.COM JAKARTA- Ketua umum HKK Nasional Brigjen Pol Drs H. Syafril Nursal SH MH mendesak pihak kejaksaan tinggi Jambi agar segera menuntaskan kasus hukum perkantoran bukit tengah.

karena menurut jenderal bintang satu ini, belum tuntasnya kejelasan status hukum kasus bukit tengah bisa menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat kerinci, sementara pada kasus ini diduga ada pihak yang mendapat keuntungan/ korupsi.

” kita berharap dan mendesak pihak kejaksaan segera menuntaskan kasus bukit tengah, karena jika belum tuntas maka akan menghambat pembangunan dan yang rugi tentu masyarakat juga ” ujar Syafril Nursal, ketua HKKN yang juga menjabat sebagai ketua BMKJ ini.

Bahkan HKKN kata Syafril,akan meminta KPK mensupervisi penanganan kasus tersebut dan akan berkonsultasi dengan BPK untuk menuntaskan kasus tersebut karena dinilai oleh Syafril sudah terlalu lama mengambang

Baca Juga  Kepala Pusdatinmas BNBP Sutopo Purwo Nugroho Meninggal Dunia di China Minggu, 7 Juli 2019 |

” HKKN akan meminta KPK mensupervisi penanganan kasus tersebut dan HKKN akan berkonsultasi dengan BPK untuk menuntaskan kasus bukit tengah ini, karena sudah terlalu lama dibiarkan mengambang ” tegas Syafril

Kasus proyek perkantoran bukit tengah ini sebenarnya sudah mencuat seja tahun 2015 lalu dan ditangani oleh Kejaksaan tinggi Jambi, namun, hingga kini belum ada penetapan tersangka atas kasus ini

Sementara itu Kasi penkum Kejati Jambi Lexi Fatharani dilansir jambiupdate menyebutkan terkait perkembangan kasus bukit tengah, bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil dari tim ahli yang masih mengevaluasi hasil penghitungan konstruksi bangunan.

Tim ahli dimaksud terdiri dari ahli Komisi Pemberantasan Korupsi dan Institut Pertanian Bogor bersama sama dengan penyidik Kejati Jambi.

Baca Juga  Galang Dana Untuk Kota Santri International, HKK Nasional & Yayasan Ummul Quro Berhasil Kumpulkan Ratusan Juta

” Masih menunggu hasil dari Ahli ” sebut Lexi, yang dihubungi kerinciindependent.com via WhatsAp kemaren.

Untuk diketahui, pembangunan kompleks perkantoran tersebut menelan dana Rp 57 miliar yang dianggarkan pada tahun 2010 hingga 2014 dari APBD Kabupaten Kerinci, kasus ini ditangani oleh Kejati Jambi dan hingga saat ini telah memeriksa sejumlah kontraktor dan termasuk pejabat PU Kerinci, sampai saat ini penyidik belum menetapkan tesangka.

Reporter. : Lemy yose

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here