Money Politics, Si Hantu Demokrasi “Bergentayangan” Jelang Pilkades Serentak

0
548

KERINCIINDEPENDENT.COM – Dalam dua tahun ini Masyarakat Kerinci dan Sungai penuh akan menghadapi pesta demokrasi yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak, penghujung tahun 2019 ini akan ada pemilihan Kepala Desa (pilkades) dan berikutnya tahun 2020 akan digelar lagi Pilkada Serentak.

Kerinci dan Sungai penuh sama-sama akan menyelenggarakan Pilkades di wilayahnya masing-masing secara serentak dan khusus Kota Sungai penuh termasuk dalam salah satu Kabupaten/Kota yang pada tahun depan juga akan menggelar Pilkada serentak seluruh Indonesia.

Perhelatan pesta Demokrasi terdekat yang bakal dihadapi oleh masyarakat Kerinci dan Sungai penuh adalah Pilkades serentak, dimana Kota Sungai penuh pada saat ini sudah memasuki tahapan pendaftaran peserta, sementara Kabupaten Kerinci juga sedang siap-siap untuk melaksanakannya.

Jika kita membicarakan perihal pesta demokrasi, ada satu hal yang selalu menjadi pembicaraan Masyarakat setiap ajang pesta Demokrasi itu berlangsung, yakni Paradigma Money Politics yang sudah bukan menjadi rahasia lagi di negeri ini dan sudah mengakar di tengah tengah masyarakat kita.

Ada uang akan kami pilih, tidak ada uang tidak akan dipilih seakan akan sudah menjadi “tagline” bagi masyarakat kita setiap berlangsungnya pesta Demokrasi, tidak peduli apapun bentuk pesta demokrasi tersebut, termasuk di ajang pilkades sekalipun.

Money politics atau di kalangan politisi disebut Transaksional political disinyalir selalu menyertai pada setiap pemilihan hingga ke pemilihan Kepala Desa. Salah seorang Kades di Kerinci pernah menyampaikan, bahwa ia menghabiskan uang sampai 50 juta untuk bisa menang di pemilihan kades di Desanya.

Baca Juga  Pemdes Siulak Kecil Hilir, Salurkan Sembako Untuk Warganya Yang Berstatus ODP

Seorang angggota Dewan yang baru saja dilantik juga pernah mengakui kalau untuk bisa duduk di kursi empuknya, ia harus menghabiskan uang hingga Rp.800 juta hanya untuk dibagikan ke pemilih.

Marta Mahardika peneliti Skala Prioritas Institute dalam kolomnya di Detiknews menyebutkan,money politics selalu menyertai pemilihan kepala desa (pilkades) di Jawa sejak masa sebelum merdeka (Djaja Sapija, 1944). Ternyata hal tersebut berlangsung hingga sekarang. 

Dengan kata lain sebut Marta, politik uang sudah mengakar kuat sejak bangsa kita mengenal dan menerapkan demokrasi dalam memilih pemimpin, sehingga sampai sekarang tetap ada di setiap kontestasi demokrasi.

Ia menyebutkan, paradigma money politics betul-betul bagaikan lingkaran setan yang kekal menjerat demokrasi di negeri ini. 

Senada dengan Marta,Peneliti Indo barometer yang juga putra Kerinci Hadi Suprapto Rusli mengistilahkan Money Politics itu adalah “Hantu Demokrasi” yang bisa merusak sendi-sendi Demokrasi di negeri ini

” Money Politic adalah hantu demokrasi, dapat merusak kualitas demokrasi ” sebut Hadi

Hadi mengharapkan, agar kesadaran semua pihak untuk menghilangkan kebiasaan membeli suara di setiap pemilihan, baik pemilihan legeslatif maupun pilkades. Menurutnya harus ada pendidikan politik bagi semua yang terlibat di pemilihan tersebut.

“Harus ada pendidikan politik dari semua pihak baik itu kandidat, penyelenggara maupun masyarakat itu sendiri ” saran Hadi.

Sementara itu Tokoh Nasional asal Kerinci yang juga Ketua HKKN dan BMKJ, Brigjen Pol Drs H. Syafril Nursal SH MH,menyebutkan paradigma politik uang akan menciptakan bibit-bibit korupsi yang pada akhirnya akan melahirkan para koruptor penggasak uang rakyat, ia berharap masyarakat Kerinci dan Sungai penuh merobah kebiasaan negatif tersebut.

Baca Juga  HTC Launches Another Selfie-Phone With an UltraPixel Display

” jika pemilihan Kades saja sudah main uang, bagaimana kalau sudah jadi, maka ia akan mengerogoti dana yang diperuntukan bagi pembangunan Desa semacam DD, jadi mari robah cara pandang masyarakat kita ” ungkap Syafril.

Lantas bagaimana cara menghilangkan tradisi politik uang ditengah masyarakat kita ? Hadi Suprapto Rusli Peneliti Indo Baro Meter, menyebutkan harus ada pendidikan politik dari semua elemen masyarakat yang terlibat di pemilihan tersebut, sementara Brigjen Pol Drs H. Syafril Nursal mengatakan, masyarakat harus berani menolak calon yang memberikan uang

” ciptakan tagline di masyarakat kita ” terima uangnya, jangan pilih orangnya” biar ada efek jera “papar Syafril yang sangat tidak mentolerir praktik politik uang ini

Dalam pandangan Marta Mahardika peneliti Skala Prioritas Institute, dalam kolomnya di detiknews mengatakan, Money politics bisa dihilangkan, jika semua yang mengikuti kontestasi demokrasi serta segenap rakyat bisa betul-betul sepakat menolaknya. Artinya, tidak ada satu pun yang mempraktikkannya. Sebaliknya, jika sepakat menolaknya tak bisa diwujudkan,money politics akan tetap lestari sebagaimana tradisi lain. 

Dalam tulisannya Marta juga Melihat akibat money politics yang sangat mengerikan, banyak tokoh baik-baik dan cerdas yang seharusnya layak menjadi pemimpin kemudian tidak berani mengikuti kontestasi demokrasi. Bagi mereka, politik uang yang telah menjadi tradisi adalah teror yang sangat mengerikan. ( lemy yose )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here