MPR sahkan anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan, salah satunya Putra Jambi

0
790
Anggota KKK MPR RI Nuzran Joher bersama wakil ketua MPR RI Ahmad Muzani usai pengesahan anggota KKK MPR RI

Jakarta – Salah seorang putra Jambi asal Kerinci Nuzran Joher,S.Ag kembali dipercaya sebagai salah seorang anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI periode 2019-2023.

Jabatan sebagai anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR ini merupakan kali keduanya diemban oleh mantan anggota DPD RI ini, setelah ia juga terpilih pada Periode pertama 2015-2019 ketika lembaga ini masih bernama Lembaga Pengkajian MPR RI sekarang berubah namanya Komisi Kajian Ketetanegaraan (KKK) MPR RI.

” Ya, saya ditetapkan sebagai Anggota KKK dari unsur Kelompok/Fraksi DPD RI di MPR,” ujar Nuzran Joher.

Acara pengesahan KKK MPR RI (atas),Bersama pimpinan Komisi Kajian Ketetanegaraan (bawah)

Nuzran Joher bersama 44 tokoh lainnya ditetapkan sebagai anggota KKK MPR RI dalam Rapat Pleno I Komisi Kajian Ketatanegaraan, di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (3/02/2020) kemaren dan di sah kan oleh wakil ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Selain Nuzran, di KKK MPR RI terdapat nama-nama politiis tenar di negeri ini seperti, Andi Mattalatta, Totok Daryanto,Margarito Kamis, Didik J Rachbini, E.E. Mangindaan, dan lainnya.

Baca Juga  Soal Pengalihan Aset dan Kasus Bukit Tengah, Ini Kata Ketum HKKN

Pada KKK MPR RI, dipercaya sebagai pimpinan yakni Ketua Daryatmo Mardiyanto dan para wakil ketua masing-masing Rambe Kamarul Zaman, Martin Hutabarat, Bachtiar Aly, dan Hj Siti Masrifah.

Nuzran Joher bersama ketua KKK MPR RI Daryatmo Mardiyanto

Menurut Nuzran, Komposisi anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan diusulkan fraksi DPR RI dan DPD RI, dengan rincianĀ  8 orangĀ  diajukan dari Fraksi PDI Perjuangan, 5 orang dari Fraksi Partai Golkar, 5 orang dari Fraksi Partai Gerindra, 4 orang Fraksi PKB, 4 orang dari Fraksi Nasdem, 3 orang dari Fraksi PKS, 3 orang dari Fraksi PAN, 1 orang dari Fraksi PPP, dan 9 orang dari pengajuan Kelompok DPD.

Nuzran menerangkan, Komisi Kajian Ketatanegaraan (KKK) berkedudukan sebagai unsur pendukung MPR yang melaksanakan kajian ketatanegaraan yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Badan Pengkajian MPR

Baca Juga  Viral ! Ada Kades Cantik Di Lamongan

” Dulu namanya Lembaga Kajian MPR RI yang beranggotakan 62 dari 9 utusan Fraksi di MPR plus anggota Forum Konstitusi. Sekarang anggotanya 45 orang,” Terangnya.

Adapun tugas dari KKK MPR RI adalah
memberikan masukan/pertimbangan/ saran/usulan yang berkaitan dengan pengkajian sistem ketatanegaraan, merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

KKK juga bertugas menyerap dinamika aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Selain itu juga merumuskan pokok pikiran tentang pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, khususnya Pasal 4.

Editor : Lemy yose

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here