Ogah Diganti, Perangkat Desa Harus Ingat Instruksi Bupati Kerinci: 37,5 Jam Kerja

0
314

 

Kerinci– Isu bongkar pasang perangkat desa di Kerinci semakin hangat pasca Pilkades serentak beberapa bulan yang lalu.

Hal ini disinyalir terjadi akibat panasnya tensi politik saat Pilkades lalu. Meski sudah ada aturan. Perangkat desa juga harus fair, ikuti aturan jika tidak ingin diganti.

“Walaupun surat ini memberi perlindungan kepada perangkat desa, jika tidak dijalani sesuai aturan yang berlaku pemberhentian bisa saja terjadi,” terang Aswardi yang merupakan ketua PPDI Kerinci.

“Kalo kami sudah kami terapkan 37, 5 jam. Saya masuk Senin sampai Kamis dari jam 7.30 sampai jam 16.00 Wib. Jum’at jam 8.00 Wib sampai jam 12. 00 Wib,” ungkap Leo Fransiski salah satu Perangkat desa Kerinci

Baca Juga  Bupati Kerinci Lepas 337 Jama’ah Calon Haji

Perangkat desa harus ingat kata Bupati Kerinci saat acara pelantikan kepala desa, yaitu wajib ngantor 37,5 jam, yaitu dari Senin sampai Jum’at.

“Harus ingat instruksi Bupati Kerinci, wajib ngantor 37,5 Jam, dari Senin sampai Jum’at. Jika tidak bisa terpenuhi, harap berbesar hati. Namun demikian kami siap penuhi Kewajiban tapi hak kami tolong juga diperhatikan,” terang Aswardi

Anggota DPRD Kerinci, Mensediar Rusli menanggapi positif keluarnya aturan yang lebih melindungi perangkat desa. Namun demikian, dirinya mengingatkan bahwa aturan tersebut juga memiliki konsekwensi.

Jika jam kerja 37 jam mulai dari Senin sampai Jum’at. Artinya perangkat desa harus fokus kerja sebagai perangkat desa.

“Ya jika tidak ikuti aturan perangkat desa harus berbesar hati dan terima konsekuensinya. Siapapun kita jika tidak sesuai aturan maka ada konsekuensinya,” ujarnya.

Baca Juga  Minim Anggaran, Kerinci Masih Bisa Raih Peringkat 3 Timdu Penanganan Konflik Sosial 2018

Disamping itu, Saldi Irawan yang merupakan salah satu aktivis Kerinci mengatakan masyarakat membutuhkan pelayanan di kantor. Jika perangkat desa tidak fokus atau nyambi saja, dikhawatirkan masyarakat tidak terlayani dan otomatis tidak mencukupi jam kerja.

“Harus fokus dan harus fair juga. Jika masih kerja aktif di tempat lain, baik itu di instansi swasta ataupun negeri, mungkin tidak 37 jam kerja bisa terpenuhi?. Jangan hanya ngotot bertahan tapi tidak menjalankan aturan,” tandasnya. (Red)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here