Profil Inspiratif H. Syahrudin Semat ” Mengurus Kemiskinan Di Negeri Kaya”

0
491

Setelah mengupas profil singkat sesepuh perantau Kerinci H. Syahrudin Semat pada edisi sebelum ini, kali ini kerinciindependent.com kembali menulis tentang kisah inspiratif tokoh yang dikenal memiliki kepedulian sosial tinggi ini.

Pada tahun 1976, Biro Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudkan Bappenas membutuhkan tenaga untuk membantu perencanaan program transmigrasi yang akan ditingkatkan pada periode pembangunan selanjutnya. Kebutuhan tenaga perencana ini disampaikan melalui Proyek Pembinaan dan Pengembangan Produksi Daerah Transmigasi yang sedang dilaksanakan oleh IPB waktu itu.

Rapat pemantauan program idt d Pandeglang (dok/ST)

Kebutuhan ini dilanjutkan oleh kordinator proyek kepada pria asal Kerinci bernama Syahrudin Semat dan seorang temannya agar menyiapkan kurikulum vitae.

Diceritakan oleh Syahrudin, Setelah disampaikan kepada Bappenas, dirinya terpilih menjadi staf perencana pada Bappenas dengan status diperbantukan.

Ketika  baru bertugas tahun 1976, ketika itu pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua-Repelita II sedang berlangsung. Syahrudin mulai mempelajari latar belakang, kebijaksanaan, dan sasaran program transmirasi dari dokumen yang tersedia yaitu buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pertama- RPJP I (1969-1993), buku Laporan Pelaksanaan Repelita I, dan buku Repelita II.

Sedang bertamu ke rumah temenggung suku anak dalam (SAD)

Ia juga mengikuti berbagai kegiatan administratif proses penyusunan program dan penganggaran tahun terakhir Repelita II, mulai dari Ditjen. Transmigrasi, terus ke Bappenas, dan Departemen Keuangan. Pada periode itu sedang gencar-gencarnya pelaksanaan Penataran P-4 Terpadu bagi pegawai negeri sipil.

Syahrudin sebagai PNS tentu saja harus mengikutinya.Salah satu tugas penting yang dihadapinya waktu itu adalah penyusunan rancangan Repelita III (1979-1984), khususnya Program Transmigrasi. Selama 5 tahun Repelita III, sasaran program transmigrasi akan ditingkatkan secara signifikan menjadi 1,5 juta keluarga, dengan sasaran tahunan yang semakin meningkat.

Dari segi anggaran tidak ada masalah karena Indonesia mulai memasuki era “emas hitam” atau rezeki dari “boom minyak bumi”. Yang menjadi pertimbangan utama adalah kemampuan manajemen (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan).

Melihat pompa air bersih program IDT.

Untuk mengelola peningkatan sasaran program yang begitu besar, semua kementerian dan instansi terkait harus dilibatkan. Pekerjaan harus dibagi-bagi sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, tetapi perlu koordinasi yang baik dan ketat. Untuk mengkoorinasikan semua kegiatan, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigasi (Bakoptrans).

Syahrudin mendapat tugas menyiapkan rancangan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan Bakoptrans. Setelah dibahas beberapa kali di berbagai tingkatan, jadilah Keppres No. 26 Tahun 1978.
Untuk mempersiapkan pelaksanaan Repelita III, Bakoptrans di berbagai tingkatan (dari tingkat kebijakan sampai tingkat teknis; dari pusat sampai daerah) mengadakan sidang, pertemuan, rapat, dan diskusi.

Bappenas dan masing-masing kementerian/instansi anggota melakukan gerak yang sama. Yang harus dipersiapkan adalah kegiatan dan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan sasaran tahun pertama dan tahun kedua. Bappenas salah satu anggota juga mengadakan hal yang sama, mulai tingkat kebijakan sampai ke tingkat teknis. Pada tingkat teknis, ia mendapat tugas mengoordinasikan elemen perencanaan di semua instansi terkait yang tergabung di dalam Tim Teknis Bakoptrans, baik pusat maupun daerah, untuk menyusun dan membahas program pelaksanaan dan kebutuhan anggaran sesuai sasaran yang ditetapkan. Kegiatan ini bukan saja berlangsung di pusat (Jakarta), tetapi juga di daerah-daerah. Karena itu sangat menguras tenaga dan pikiran serta waktu.

Hampir separo tahun anggaran (Oktober s/d Maret) tersita untuk pekerjaan tersebut. Setelah penyusunan anggaran, tugas selanjutnya adalah memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan, baik triwulanan maupun tahunan. Semua kegiatan mengharuskan kita melakukan pengecekan dan peninjauan langsung ke lapangan (desa-desa transmigrasi yang letaknya jauh terpencil) agar mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat.
Selama menangani program transmigrasi di Bappenas (1976-1993)

Saya sudah mengunjungi hampir semua propinsi di seluruh Indonesia, baik dalam rangka peninjauan lapangan maupun rapat regional, seminar dan lokakarya,” sebutnya

Baca Juga  Fastastis, Seminar & Rakernas HKKN "Rasa" Kongres Parpol Besar

Syahrudin Semat juga pernah ditugaskan untuk mengikuti beberapa kegiatan seminar dan peninjauan di Jepang, Hongkong dan Malaysia untuk menambah pengetahuan dan wawasan. B

banyak   pengalaman saya dapatkan salah satu pengalaman paling menegangkan yang saya alami adalah ketika mengikuti rapat regional di Jayapura pertengahan dasawarsa 80-an. Berangkat dari Jakarta melalui Makassar-Ambon-Timika-Jayapura. Saat pesawat mau mendarat di Timika sekitar pukul 5 sore, cuaca sangat buruk, hujan lebat, lapangan tidak terlihat. Seketika pesawat memasuki awan, pesawat terbanting kekiri dan kekanan, di luar jendela tidak terlihat apa-apa, gelap, semua penumpang tidak mampu berkata apa-apa, hanya melihat satu sama lain sambil berdoa. Situasi mencekam ini berlangsung sekitar 2 menit, akhirnya pesawat dapat menembus awan. Pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Alhamdulillah,” urai tokoh HKKN ini.

Diceritakannya,Ketika  meninjau Proyek Transmigrasi di Baturaja-Martapura Sumatera Selatan pada awal tahun 1980-an, ia terkesima melihat adanya sebuah bengkel yang cukup besar dengan peralatan yang lengkap. Bengkel ini dibangun melalui pinjaman Bank Dunia dan tentu saja mahal. Yang sangat menyedihkan, bengkel ini tidak berfungsi dan mesin-mesinnya banyak yang rusak. Pada saat itu juga ia minta agar bengkel ini difungsikan sebagai fasilitas pendidikan bagi para tansmigran.

Terinspirasi dari hasil peninjauan ini,  proposal Syahrudin kemudian membuat proposal Pengembangan Bengkel Sederhana di Daerah Transmigasi, kerjasama antara Fatemeta-IPB dengan Ditjen Transmigrasi.

Disebut sederhana karena peralatannya tidak mahal, namun penting bagi transmigran. Selain diberi peralatan, transmigran dilatih menggunakan peralatan seperti alat las dan sebagainya. Setelah diadakan evaluasi, umumnya transmigan menyatakan sangat bermanfaat dan banyak membantu kegiatan mereka.

Salah satu persoalan yang dihadapi di daerah Kerinci mulai dasawarsa 80-an adalah penggarapan lahan dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Ini terjadi karena luas lahan untuk pertanian sangat sempit. Lebih dari 50% wilayah Kerinci adalah kawasan TNKS, sisanya dibagi-bagi untuk jalan, bangunan, sungai, danau, sawah dan kebun. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah memindahkan petani yang menggarap TNKS ke daerah transmigasi di Propinsi Jambi (Alokasi Pemukiman Penduduk Daerah Transmihrasi = APPDT). Untuk itu, kawasan TNKS harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai daerah asal transmigrasi.

Berkaitan dengan ini Syahrudin selaku putra Kerikci berusaha mengusulkannya dan alhamdulillah berhasil. Sejak ditetapkan sebagai daerah asal tranmigran, banyak petani dipindahkan dari TNKS dan ditempatkan di lokasi Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Sawit di Propinsi Jambi .

Usai bertugas selama 17 tahun di Bappenas, kemudian pada tahun 1993, awal RPJP II,  Syahrudin ditempatkan di Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg.PPN).

setelah di Bappenas Saya ditugaskan membantu Asisten Menteri Peningkatan Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan (Prof. Mubyarto). Disini saya mendapat tantangan baru yang tidak kalah beratnya dari program transmigrasi,ujar Syahrudin.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), pada awal tahun 1990-an, terdapat lebih dari 28.000 desa di seluruh Indonesia dikategorikan desa tertinggal, diantaranya hampir 4.000 desa dinyatakan tertinggal parah. Desa tertinggal parah adalah desa tertinggal yang sarana dan prasarana fisiknya (jalan, jembatan, air bersih, mck, dsb) sangat terbatas dan tidak memenuhi syarat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah meluncurkan sebuah kebijakan baru yaitu Peningkatan Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui Program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Tugas pertama yang diberikan kepada Syahrudin adalah menyusun rancangan Inpres-nya. Setelah dibahas di berbagai forum dan tingkatan birokrasi, keluarlah Inpres No.5 Tahun 1993 Tentang Peninngkatan Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan, lebih dikenal sebagai Program IDT.

Baca Juga  HKKN Pariaman Undang Anak Anak Tahfidz Di Kegiatan Bulanannya

Tugas berikutnya adalah menyusun petunjuk teknis atau Panduan Pelaksanaan Program IDT. Sebagaimana ditetapkan, setiap desa tertinggal diberikan dana hibah bergulir sebesar Rp 20 juta,- sampai Rp 60 juta,- tergantung jumlah penduduk, selama 3 tahun. Dana ini disalurkan melaluii kelompok usaha (pokmas) yang dibentuk dan dikelola sendiri oleh kelompok.

Diterangkannya, ketika itu desa tertinggal parah diberi bantuan bantuan tambahan sebesar Rp 100 juta untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik. Semua dana ini disalurkan melalui kabupaten dan desa. Guna membantu pokmas memulai dan mengembangkan usahanya, di setiap desa tertinggal ditempatkan seorang pendamping, sedangkan di desa tertinggal parah seorang pendamping khusus.

Untuk persiapan pelaksanaan program IDT, langkah pertama adalah mengadakan pelatihan bagi para pendamping. Untuk desa tertinggal tidak parah, pendamping direkrut dari para sarjana di daerah-daerah dan diberi pembekalan.

Untuk desa tertinggal parah diambil dari sarjana penerima beasiswa yayasan supersemar yang dipersiapkan secara khusus karena mereka harus bekerja purnawaktu (sarjana pendamping purna waktu = SP2W).

Pelatihan dilakukan di beberapa pusat pendidikan yaitu Pematang Siantar, Sumatera Utara, Muara Enim, Sumatera Selatan, dan Ciloto Bogor, Jawa Barat. Dalam pelatihan dimaksud, saya bersama rekan turut memberikan pembekalan tentang program IDT.

Salah satu tugas penting pada awal pelaksanaan Program IDT adalah sosialisasi kepada masyarakat karena program IDT adalah pemicu gerakan nasional penaggulangan kemiskinan. Dalam konteks itu, banyak permintaan dari lembaga swasta, BUMN, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi sosial kemasyarakatan kepada Meneg.PPN dan Asmeneg.PPN untuk memberikan penjelasan tentang program IDT.

Untuk memenuhi undangan tersebut, hampir setiap minggu Syahrudin ditugaskan guna memberikan penjelasan kepada instansi atau lembaga yang mengundang.

Syukur Alhamdulillah, selesai memberikan paparan, saya diberikan penghargaan berupa Piagam dan Plakat,” imbuhnya

Disebutnya, Pada tahun awal pelaksanaan Program IDT tidak banyak masalah yang muncul, karena kegiatan di desa umumnya mempersiapkan kelompok penerima bantuan modal dan bimbingan (pokmas).

Namun ujarnya,Persoalan mulai muncul pada saat penyaluran modal usaha dari kabupaten ke kecamatan terus ke desa sampai ke pokmas. Sejak tahun kedua, mulai banyak surat pengaduan dari masyarakat langsung kepada Meneg.PPN dan Asmeneg.PPN tentang terjadinya pemotongan dana oleh aparat.

Semua surat pengaduan tersebut didisposisikan kepada dirinya agar dilakukan pengecekan. Hampir semua propinsi ada pengaduan. Setiap propinsi ada yang 2-6 kabupaten.  ada sebanyak 200 lebih pengaduan yang tersebar di kabupaten dan propinsi.

Pengaduan dimaksud bukan hanya menyangkut program IDT, melainkan juga program penanggulangan kemiskinan lain di BKKBN, Kemensos, dan lain-lain. Untuk mendatangi setiap desa yang bermasalah dimaksud, jelas tidak mungkin.

Untuk melaksanakan pengecekan tersebut, Syahrudin menerapkan metode statistis Pemantauan Tim Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Tim ini terlibat unsur pengawasan BKKBN, Kemensos, Kemendagri, dan KemenegPPN.

Dari pengaduan yang masuk, saya memilih beberapa kabupaten sebagai sasaran. Kriterianya adalah banyak pengaduan, mencakup beberapa program, lokasi desa terpencil dan kasusnya relatif berat.terangnya.

Disebutkannya, yang terpilih adalah Kabupaten Tapanuli Selatan (Sumut), Kabupaten Bengkalis (Riau), Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu), Kabupaten Lampung Selatan (Lampung), Kabupaten Pandeglang (Banten), Kabupaten Luwu (Sulsel). Kegiatannya adalah : paparan program di kabupaten, pengecekan lapangan sekaligus penyelesaian masalah.

“hasil paparan dan pengecekan saya dokumentasikan dalam laporan tertulis yang kemudian dievaluasi di tingkat pusat,” tegas tokoh yang masih aktif berorganisasi ini.

Bersambung……

Editor : lemy yose

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here